SURABAYA, tretan.org — Merah putih mungkin tetap berkibar. Lagu kebangsaan tetap dinyanyikan. Tanggal 17 Agustus tetap datang setiap tahun.
Namun, ada satu pertanyaan yang dilontarkan aktivis Eko Gagak: apa arti kemerdekaan jika warga di tingkat paling bawah mulai enggan berkumpul merayakannya?
Pertanyaan itu muncul setelah ia menyoroti rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan tasyakuran kemerdekaan di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Bagi Eko, persoalannya bukan sekadar soal ramai atau sepinya sebuah acara.
Ia melihat partisipasi warga sebagai cermin yang lebih besar tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dari Tasyakuran RT ke Pertanyaan Besar tentang Kemerdekaan
Eko Gagak bahkan menggunakan ukuran yang cukup ekstrem.
Menurut dia, kehadiran warga dalam tasyakuran tingkat RT dapat menjadi indikator makro atau de facto untuk melihat kondisi kemerdekaan masyarakat.
Pandangan tersebut ia bedakan dari kemerdekaan secara administratif atau de jure yang telah berlangsung selama 81 tahun.
“Jika dalam acara tasyakuran kemerdekaan 17 Agustus di tingkat RT tidak seluruh warga, sepertiga, atau bahkan tidak ada separuh dari jumlah KK yang merayakannya, maka dengan ini saya tegaskan bahwa Republik Indonesia masih terjajah dan belum merdeka,” ujar Eko dalam pernyataan tertulisnya di Surabaya, Senin (17/8/2026).
Pernyataan itu tentu bukan ukuran resmi tentang status kemerdekaan Indonesia.
Itu merupakan kritik Eko untuk menggambarkan kegelisahannya terhadap kondisi masyarakat di tingkat akar rumput.
Kemerdekaan secara hukum sudah berusia 81 tahun. Tetapi dalam ukuran sosial yang ia gunakan, persoalannya justru berada di sekitar meja tasyakuran RT.
Ketika Perut Lebih Mendesak daripada Seremonial
Eko tidak serta-merta menganggap warga yang absen sebagai orang yang kehilangan nasionalisme.
Menurutnya, persoalan tersebut lebih dekat dengan tekanan ekonomi dan tuntutan kehidupan sehari-hari.
Di kawasan urban, masyarakat harus berhadapan dengan kebutuhan hidup yang terus berjalan.
Bagi sebagian warga, bertahan hidup menjadi agenda yang lebih mendesak daripada menghadiri seremoni tahunan.
Karena itu, menurut Eko, ketidakhadiran warga tidak selalu berarti mereka tidak mencintai Indonesia.
Bisa saja ada persoalan lain yang lebih sederhana sekaligus lebih berat: pekerjaan, kebutuhan keluarga, dan tekanan ekonomi.
Dalam sudut pandang tersebut, kursi kosong dalam acara tasyakuran bukan sekadar kursi kosong.
Ia bisa dibaca sebagai simbol keresahan sosial. Eko bahkan menyebut absennya sebagian warga sebagai bentuk protes diam atau silent protest terhadap kondisi kemerdekaan yang mereka rasakan.
Ia menilai kemerdekaan berpotensi terasa jauh ketika manfaatnya dianggap belum menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata.
Reformasi Sudah 28 Tahun, Pertanyaannya Masih Sama
Kritik Eko kemudian bergerak lebih jauh. Ia menyinggung perjalanan Reformasi yang telah berlangsung selama 28 tahun sejak 1998.
Menurutnya, perjalanan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan struktural dalam kehidupan masyarakat.
Kemasan perayaan kemerdekaan, kata dia, tidak seharusnya menutupi persoalan yang lebih mendasar.
Ia menyoroti ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, serta tekanan ekonomi yang masih menjadi persoalan masyarakat.
Dengan kata lain, menurut Eko, bendera bisa memenuhi gang-gang permukiman.
Panggung bisa berdiri di tengah kampung.
Lomba bisa berlangsung meriah.
Tetapi pertanyaan mengenai kesejahteraan tetap tidak otomatis selesai hanya karena kalender menunjukkan tanggal 17 Agustus.
RT sebagai Cermin Kecil Sebuah Negara
Bagi Eko, RT bukan sekadar tempat mengurus administrasi warga. Ia melihat RT sebagai miniatur negara sekaligus unit sosial paling dasar.
Di ruang kecil itulah gotong royong, kepedulian, solidaritas, dan hubungan antartetangga seharusnya tumbuh.
Karena itu, ketika kebersamaan mulai melemah, Eko melihatnya sebagai alarm sosial.
“RT itu adalah miniatur negara sekaligus unit sosial paling dasar. Jika di unit paling dasar saja ikatan gotong royong dan kebersamaan sudah runtuh akibat individualisme modern, ini menjadi alarm dini runtuhnya ikatan kebangsaan kita dari bawah,” tegasnya.
Pernyataan itu membawa perayaan kemerdekaan keluar dari sekadar urusan bendera dan seremoni.
Ia mengajak melihat kemerdekaan dari tempat yang lebih sederhana: lingkungan tempat warga tinggal.
Merdeka Bukan Sekadar Ramai di Panggung
Kritik Eko pada akhirnya bermuara pada satu gagasan: kemerdekaan perlu dimaknai secara substantif.
Menurutnya, ukuran kemerdekaan tidak cukup berhenti pada ritual tahunan. Kemerdekaan juga harus terlihat melalui keterlibatan masyarakat, keadilan, serta kesejahteraan yang benar-benar dirasakan warga.
Sebab kemerdekaan yang hanya terdengar dari panggung belum tentu terasa sampai ke rumah. Dan tasyakuran yang sepi pun belum tentu berarti nasionalisme telah mati.
Bisa jadi, di balik kursi yang kosong itu terdapat warga yang sedang bekerja, menghitung pengeluaran, mengejar pendapatan, atau sekadar berusaha memastikan keluarganya bisa melewati hari berikutnya.
Maka, pertanyaan Eko Gagak sebenarnya tidak berhenti pada berapa banyak warga yang hadir dalam tasyakuran.
Pertanyaannya jauh lebih besar:
Ketika Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan, sudah sejauh mana kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh rakyat yang hidup di unit paling kecil bernama RT?
Di situlah perayaan 17 Agustus menemukan makna yang lebih serius. Bukan sekadar tentang seberapa meriah panggung didirikan, tetapi tentang seberapa nyata kehidupan rakyat menjadi lebih merdeka.
Kontributor : Eko Gagak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar