JEMBER, tretan.org - Di tengah geliat pembangunan ekonomi desa, muncul perdebatan baru tentang arah dan dampak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Program yang digagas pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.
Bagi pemerintah, KDMP dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa.
Namun, bagi sejumlah kelompok masyarakat sipil, besarnya skala program ini juga perlu dikaji dari sisi tata kelola, transparansi, hingga dampaknya terhadap kehidupan demokrasi lokal.
Salah satu pihak yang memberikan perhatian adalah Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jember.
Jaringan Ratusan Ribu Orang di Tingkat Akar Rumput
Struktur KDMP memiliki cakupan yang luas.
Setiap koperasi diwajibkan memiliki sedikitnya lima orang pengurus dan tiga orang pengawas.
Jika mengacu pada target 80.000 koperasi, maka akan terbentuk sekitar 400.000 pengurus dan 160.000 pengawas yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan.
Jumlah tersebut belum termasuk anggota koperasi, tenaga operasional, maupun pihak lain yang nantinya terhubung dengan aktivitas program.
Menurut Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jember, Mochammad Faizin, besarnya jaringan tersebut perlu dilihat secara lebih luas.
“Ketika ratusan ribu orang terhubung dalam satu struktur organisasi yang dibentuk melalui kebijakan pemerintah dan memiliki akses terhadap program negara, publik tentu memiliki ruang untuk melakukan kajian kritis,” ujar Faizin.
Antara Program Ekonomi dan Potensi Pengaruh Sosial
Pada April 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pembukaan sekitar 35.476 posisi baru yang berkaitan dengan program tersebut.
Sebanyak 30.000 posisi dialokasikan untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih di bawah koordinasi PT Agrinas Pangan Nusantara.
Sementara sekitar 5.476 posisi lainnya diperuntukkan bagi Koperasi Nelayan Merah Putih melalui PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Bagi GMNI Jember, skala tersebut menunjukkan bahwa KDMP bukan hanya membangun lembaga ekonomi, tetapi juga menciptakan jaringan organisasi baru dengan jumlah sumber daya manusia yang besar.
Kekhawatiran Terhadap Independensi Desa
Faizin menilai, setiap organisasi yang memiliki akses terhadap sumber daya, pembiayaan, jabatan, dan jaringan sosial hingga tingkat bawah memiliki kemungkinan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.
“Dalam sejarah, organisasi yang memiliki hubungan kuat dengan sumber daya publik selalu membutuhkan tata kelola yang transparan agar tetap berada pada tujuan awalnya,” katanya.
GMNI Jember juga menyoroti pola pembentukan KDMP yang menggunakan pendekatan dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.
Menurut mereka, koperasi idealnya tumbuh dari kebutuhan anggota dan masyarakat, sehingga keberadaannya tetap memiliki independensi.
Demokrasi Desa dan Tantangan Baru
Menjelang Pemilu 2029, keberadaan jaringan sosial ekonomi yang luas menjadi perhatian berbagai pihak.
Menurut GMNI Jember, jaringan pengurus, pengawas, manajer, dan anggota koperasi berpotensi memiliki pengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat.
Program ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga, seperti pembiayaan usaha, distribusi pangan, dan layanan ekonomi desa, memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat.
Namun, keterkaitan antara program ekonomi dan pilihan politik tetap membutuhkan kajian berbasis data serta perkembangan di lapangan.
Kajian CELIOS dan Simulasi Potensi Politik
Sorotan terhadap KDMP juga muncul dari kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Dalam simulasi CELIOS, jaringan koperasi dengan jumlah anggota tertentu dan tingkat partisipasi pemilih tertentu diperkirakan memiliki potensi pengaruh terhadap konfigurasi politik nasional.
Kajian tersebut memperkirakan jaringan KDMP dapat memberikan dampak terhadap perolehan kursi legislatif.
Meski demikian, simulasi tetap bergantung pada berbagai faktor, mulai dari perilaku pemilih hingga dinamika politik yang berkembang.
Koperasi Tetap Harus Berpihak kepada Rakyat
Bagi GMNI Jember, tantangan terbesar KDMP bukan hanya soal jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi bagaimana memastikan koperasi berjalan sesuai semangat ekonomi rakyat.
“Koperasi seharusnya menjadi alat demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, bukan kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang pemberdayaan masyarakat,” ujar Faizin.
Ia mendorong agar pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap tata kelola, pembiayaan, pengawasan, dan hubungan KDMP dengan lembaga ekonomi desa lainnya.
Masa Depan Desa dan Kepercayaan Publik
Desa merupakan ruang tempat kebijakan negara bertemu langsung dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, setiap program yang masuk ke desa tidak hanya diukur dari jumlah lembaga yang berhasil dibentuk, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa menjadi bagian dari proses tersebut.
Koperasi Desa Merah Putih memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi apabila dikelola secara terbuka, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Namun, kepercayaan publik akan menjadi ujian utama.
Sebab pembangunan desa pada akhirnya bukan hanya tentang membangun struktur baru, melainkan memastikan masyarakat tetap menjadi pemilik utama dari perubahan itu sendiri.
Oleh : Mochammad Faizin
Wakil Ketua Bidang Politik
DPC GMNI Jember
Tidak ada komentar:
Posting Komentar